Sementara itu, Kepala Seksi Sengketa BPN Tapanuli Selatan, Reja Mhd Fahri, menjelaskan bahwa pemasangan patok tanah dilakukan oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan, bukan oleh BPN.
Ia juga menyampaikan bahwa BPN tidak akan menerbitkan HGU apabila lahan yang diajukan masih dalam status sengketa.
Baca Juga:
Kapolres Sebagai Pembina Apel Pagi Gabungan di Kantor Bupati Paluta. Ajak ASN dan Masyarakat Tertib Berlalulintas.
Anggota DPRD Paluta dari Fraksi Golkar, Madnalim Pakpahan, turut menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi dan tuntutan masyarakat agar persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam kesempatan itu, Kapolres Paluta AKBP Dhery Fajariandono mengapresiasi sambutan masyarakat dan menegaskan bahwa kehadiran pihak kepolisian bersama pemerintah daerah bertujuan membuka ruang musyawarah guna mencari jalan keluar dari persoalan yang terjadi.
“Kami hadir di sini untuk bermusyawarah mencari solusi atas persoalan yang terjadi sehingga masalah ini cepat terpecahkan. Harapan kami semua berjalan kondusif. Biarkan Pemkab bekerja sesuai prosedur, dan dari pihak kepolisian, kami akan tetap melakukan pendekatan secara persuasif,” ujar Kapolres.
Baca Juga:
Kapolres Paluta Bagikan Helm dan Cokelat Kepada Pengendara Saat Operasi Patuh Toba Tahun 2026.
Kapolres juga berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan menghormati proses penyelesaian yang sedang berjalan agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga.
Sejalan dengan itu, para kepala desa yang hadir menyatakan kesediaannya untuk mengimbau dan menjaga warganya agar tetap tertib selama proses penyelesaian sengketa berlangsung.
Untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan, Sat Intelkam Polres Paluta juga ditugaskan melakukan monitoring secara intensif di lokasi guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif.
