GARONGGANG Metrojakartanews,id Paluta- Bupati Padang Lawas Utara (Paluta) Reski Basyah Harahap, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paluta dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Paluta yang ke-19 pada Jumat (20/11/2026).
Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Paluta periode 2008–2018 Drs. Bachrum Harahap, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) atau perwakilan Forkopimda, Anggota DPRD Paluta, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Paluta serta para tamu undangan lainnya.
Baca Juga:
Pemkab Paluta Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila.
Dalam pidatonya di hadapan peserta rapat, Bupati menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada para tokoh pemekaran, para pendahulu, mantan bupati dan wakil bupati, pimpinan serta anggota DPRD dari masa ke masa, hingga seluruh masyarakat yang telah mendedikasikan pengabdian bagi kemajuan daerah sejak terbentuk pada tahun 2007. Ia menegaskan bahwa berbagai capaian hari ini merupakan hasil kerja keras bersama yang harus dipandang sebagai kesinambungan perjuangan, bukan semata-mata keberhasilan satu periode kepemimpinan.
“Semangat pemekaran yang telah diperjuangkan para pendahulu harus terus kita jaga, karena hakikat pembentukan Kabupaten Paluta adalah untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan, mempercepat pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Memasuki usia 19 tahun, Reski Basyah memaparkan bahwa Kabupaten Paluta telah mencatatkan berbagai kemajuan dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta perekonomian masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Paluta pada tahun 2025 mencapai 4,27 persen dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebesar Rp68,39 juta. Di sisi lain, persentase penduduk miskin berada pada angka 8,04 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat 3,73 persen, dan rasio gini mengalami perbaikan menjadi 0,205. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menyentuh 75,12 poin yang menunjukkan perkembangan pada indikator pendidikan dan kesehatan, meliputi rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, serta angka harapan hidup.
Baca Juga:
Bupati Paluta Membuka Rapat Zoom Meeting.Teknis Pengumpulan Data Objek Gugus Tugas Reporma Agraria.
Kendati patut disyukuri, Bupati mengingatkan agar seluruh pihak tidak cepat berpuas diri karena angka-angka statistik tersebut sekaligus menjadi pengingat akan tanggung jawab besar yang masih harus dituntaskan, terutama dalam pemerataan infrastruktur, penguatan ekonomi daerah, dan pelayanan publik hingga ke desa-desa. Menurutnya, keberhasilan pembangunan pada akhirnya bukan sekadar diukur dari deretan angka, melainkan dari sejauh mana program yang dijalankan mampu membuka kesempatan usaha dan lapangan kerja, mempermudah aktivitas warga, serta meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh masyarakat Paluta.
Sebagai Bupati bersama Wakil Bupati Paluta periode 2025–2030, Reski menegaskan komitmennya melanjutkan pembangunan daerah secara berkesinambungan melalui visi "Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan Paluta yang Beriman, Cerdas, Maju dan Beradat" sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan mengedepankan prinsip pemerataan, keberlanjutan, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat, pemerintah daerah akan terus mendorong pembangunan infrastruktur guna memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta mempermudah akses warga terhadap pelayanan dasar.
Sejalan dengan itu, pemerintah daerah juga terus memperkuat sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagai motor utama perekonomian agar mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan warga. Langkah tersebut berjalan beriringan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi pariwisata daerah, hingga penataan kawasan perkotaan yang lebih representatif. Dari sisi internal pemerintahan, Reski menekankan komitmen membangun tata kelola birokrasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan responsif dengan meningkatkan kompetensi aparatur, sehingga keberhasilan birokrasi tidak lagi semata diukur dari tertib administrasi, melainkan dari kecepatan, kemudahan, dan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.